IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIOLA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DOI:
https://doi.org/10.32509/publika.v10i2.5779Keywords:
Implementasi, SIOLA, Pelayanan Publik, Reformasi BirokrasiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA). Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdaya saing, menciptakan hasil, lincah dan agile, dan birokrasi yang making delivered. Metode yang digunakan oleh penulis pada penulisan tesis ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIOLA di Kementerian Dalam Negeri secara umum sudah baik karena sudah adanya inisiatif melalui pakta integritas yang mengarah pada upaya transformasi pelayanan publik digital dalam bentuk kebijakan program pelayanan dan konsultasi yang bertujuan untuk pemenuhan hak pelayanan kepada publik. Meskipun pelaksanaan program SIOLA belum sepenuhnya optimal karena masih kurangnya penguatan teknologi informasi sepertinya jaringan yang kurang stabil dan aplikasi SIOLA yang pengembangannya menggunakan arsitektur monolitik dan masih terintegrasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri.
References
Abidin, Z. (2002). Kebijakan Publik, Yayasan. Jakarta: Pancur Siwah.
Bogdan, R. C., & S.K, B. (1982). Qualitative Research For Education an Introduction to Theory and methods. Boston: Allya and Bacon.
Bovaird, T., & Loeffler, E. (2013). The role of co-production for better health and well-being: Why we need to change. International Journal of Public Administration, 36(5), 314–324.
Darwis, D., Pasaribu, A. F., & Surahman, A. (2019). SISTEM PENCARIAN LOKASI BENGKEL MOBIL RESMI MENGGUNAKAN TEKNIK PENGOLAHAN SUARA DAN PEMROSESAN BAHASA ALAMI. JURNAL TEKNOINFO, 13(2), 71–77.
Hofmann, S., Sæbø, Ø., Braccini, A. M., & Za, S. (2019). The public sector’s roles in the sharing economy and the implications for public values. Government Information Quarterly, 36(4), 101399. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101399
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-323 Tahun 2019 Tentang Tim Layanan Konsultasi Online Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-1083 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Fasilitasi Layanan Administrasi Dan Konsultasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nenobais, H., & Sarbini. (2020). Policy Implementation in Water Services.
Riskiono, S. D., & Reginal, U. (2018). Sistem Informasi Pelayanan Jasa Tour Dan Travel Berbasis Web (Studi Kasus Smart Tour). Jurnal Informasi Dan Komputer, 6(2), 51–62. https://doi.org/10.35959/jik.v6i2.112
Santos, J. M., Oliveira, T., & Correia, M. B. (2020). Understanding success factors for the adoption of e-Government services in developing countries: A study in Angola. Information Development, 36(4), 542–553.
Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfbeta.
Tomaževič, N., Seljak, J., & Aristovnik, A. (2017). Performance measurement in public sector organisations: Between measurement and meaning. Baltic Journal of Management, 12(3), 330–350.
UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Winter, S. C. (2012). Implementation perspectives: Status and reconsideration. SAGE Publications.
